MudaIndonesia

Daulat Berbahasa, Daulat Bernegara

Pemerintah melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 tidak lagi mewajibkan pekerja asing di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Ini langkah berani, dalam arti negatif (Jawa: kewanen). Pemerintah tidak melihat posisi bahasa yang demikian strategis bagi kedaulatan bangsa dan negara.

Secara yuridis, PP tersebut sejatinya berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Pada Pasal 33 ayat 1 undang-undang tersebut jelas diatur bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Pada ayat kedua diatur, jika ada pegawai pemerintah dan swasta yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti pembelajaran berbahasa Indonesia.

Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 adalah undang-undang tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Tentu bukan kebetulan jika bahasa diposisikan sama dengan benda, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Bahasa dianggap sama pentingnya dengan tiga hal itu sebagai identitas kenegaraan dan kebangsaan yang sangat mendasar. Bahasa berkait erat dengan kedaulatan.

Bahkan, bahasa memiliki posisi khusus karena tidak hanya bersifat simbolik. Di luar fungsi praktisnya sebagai alat komunikasi, bahasa adalah alat bernalar bagi manusia. Melalui bahasa manusia mengonstruksi citra diri dan pandangan dunia. Perilaku berbahasa seseorang, masyarakat, dan bangsa mempengaruhi hampir seluruh lini kehidupannya.

Wittgenstein (dalam Suyitno, 2008) pada masa awal pemikirannya menjelaskan, bahasa berfungsi layaknya gambar. Bahasa digunakan untuk menggambarkan proposisi dalam pikiran manusia sehingga bisa tampak bagi orang lain. Cara manusia memahami dan mengomunikasikan dunianya hanya dapat dilakukan dengan bahasa.

Pemikiran kedua Wittgenstein menganggap bahasa sebagai permainan. Setiap sistem bahasa memiliki aturan main (logika) yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang dianut penuturnya. Perbedaan aturan itu dapat tampak setidaknya melalui tiga aspek.

Pada aspek gramatikal, setiap bahasa memiliki aturan yang berbeda untuk membuat satuan bahasa tertentu terangkai menjadi satuan bahasa yang logis. Pada aspek makna, setiap sistem bahasa memiliki cara kerja yang unik merekonstruksi arti. Pada aspek sosiokultural, setiap bahasa lahir, berkembang, dan digunakan oleh komunitas yang memiliki latar belakang sosial budaya berbeda.

Penjelasan itu memberi gambaran bahwa pemilihan bahasa tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan fungsi komunikasi. Dalam bahasa melekat nilai, sejarah, identitas, dan yang tak kalah penting: semangat. Hal-hal itulah yang membuat bahasa berkaitan erat dengan kadaulatan kultural, kedualatan politik, dan kedaulatan ekonomi.

Deklarasi Semangat

Keputusan bapak bangsa kita menjadikan bahasa sebagai salah satu poin dalam Sumpah Pemuda menunjukkan pemahaman mereka atas posisi politik dan kultural bahasa. Mereka tahu persis bahwa bahasa dapat meneciptakan kesatuan identitas. Mereka tahu betul bahwa bahasa dapat membuat bangsa dengan latar belakang beragam memiliki semangat yang sama.

Pada saat Sumpah Pemuda dibacakan, bangsa kita sebenarnya memiliki beberapa alternatif bahasa yang potensial digunakan. Selain bahasa Melayu, bahasa Belanda dan Jawa sangat potensial digunakan sebagai bahasa bersama. Bahasa Melayu unggul dalam persebaran di Nusantara. Bahasa Belanda unggul karena telah menjadi bahasa pemerintahan. Adapun Jawa unggul dalam jumlah penutur.

Meski demikian, bapak bangsa kita tidak menggunakan satu pun dari ketiga bahasa itu. Meskipun menjadi donator terbesar dalam pemebentukan bahasa Indonesia, bahasa Melayu menyimpan sentimen kedaerahan. Begitu pula dengan bahasa Jawa, selain memiliki semangat kedaerahan juga berpotensi menciptakan jawasentrisme. Adapun bahasa Belanda tidak dipilih karena meriwayatkan kolonialisme.

Dengan cerdik, para penggagas republik memilih mendeklarasikan sebuah bahasa baru bernama bahasa Indonesia. Deklarasi bahasa baru itu tidak hanya menyediakan pilihan moda komunikasi. Lebih dari itu, bahasa Indonesia dibangun untuk mengonstruksi identitas kebangsaan. Dengan bahasa yang satu, bangsa Indonesia diharapkan memiliki identitas kenegaraan tunggal.

Realitas historis itulah yang membuat bahasa Indonesia memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa Indonesia telah menjadi wasiat, benda pusaka, yang memiliki nilai tinggi. Bukan hanya karena fungsinya, melainkan nilai di baliknya. Menjaga bahasa Indonesia menjadi bahasa negara, persatuan, dan identitas kebangsaan perlu dilakukan setiap anak bangsa. Di sinilah diperlukan kebijakan portektif agar bahasa Indonesia berkembang lestari.

Invansi Asing

Belakangan, usaha mengembangkan bahasa Indonesia menjadi tidak mudah. Pergaulan antarpenutur bahasa membuat bahasa Indonesia kerap dinomorduakan oleh penuturnya. Impor produk teknologi tanpa disertai penamaan Indonesia juga telah membuat bahasa Indonessia bertabur bahasa Inggris. Ini kondisi yang mengkhawatirkan, sebab identitas keindonesiaan yang melekat pada bahasa Indonesia berpotensi hilang.

Oleh karena itu, pengembangan bahasa Indonesia tidak cukup hanya dilakukan secara pasif. Langkah aktif juga perlu dilakukan dengan mendorong bahasa Indonesia menjadi bahasa regional komunitas ASEAN. Dengan kemauan politik yang kuat, ikhtiar ini sangat mungkin dilakukan karena Indonesia adalah penyumbang terbesar penduduk ASEAN. Secara bertahap, hal itu dapat tingkatkan hingga bahasa Indonesia menjadi bahasa Asia dan kemudian bahasa internasional.

Amanat itu sebenarnya telah diberikan kepada pemerintah. Pada pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah disebutkan, “Pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.” Jika pemerintah membaca undang-undang yang dibuatnya enam tahun lalu itu, penghilangan kewajiban berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing tidak perlu terjadi.

Tulisan ini pertama dipublikasikan Suara Merdeka, Selasa (1/9)

Rahmat Petuguran

Rahmat Petuguran

Add comment

Most popular

Most discussed